Raja Ampat Menanti Jadi Tuan Di Laut Sendiri

Raja Ampat Menanti Jadi Tuan Di Laut Sendiri

Masyarakat hukum adat Raja Ampat yg mendiami empat pulau penting Batanta, Batan Salawat (Salawati), Batan Wage (Waigeo), dan Batan Mee (Misool) beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya akan memakai kewenangannya dalam otonomi khusus.

Sejak 6 Desember 2016, masyarakat hukum adat melalui lembaga Dewan Adat Suku Maya menghasilkan Peraturan Adat Suku Maya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Ikan dan Biota Laut dan Potensi Sumber Daya Alam Lainnya di Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat. Itu menjadi hukuman berlapis untuk para perusak laut.

Selain hukuman pidana oleh aparat hukum, para pelaku dihadapkan pada sidang adat yg berhak menentukan denda hingga hukuman sosial. Para pelaku didenda, kapal dan alat tangkapnya disita warga.

(BACA: Demi Raja Ampat, Endah Rela Naik Kapal dari Surabaya ke Sorong)

Pelaku diserahkan ke aparat bagi diproses hukum. Perahu/kapal beserta alat tangkapnya baru mampu diambil setelah membayar sejumlah denda yg ditetapkan musyawarah adat.

Kristian Thebu, Ketua Dewan Adat Suku Maya—suku penghuni mula-mula wilayah Raja Ampat yg terbagi lebih dari 20 subsuku—mengatakan, peraturan adat itu melalui lebih dari 80 rapat dengan masyarakat kampung selama tiga tahun.

”Kami gemas, berulang kali pengebom ikan, penangkap hiu dan manta tertangkap, tapi proses hukumnya tak jelas. Tak sampai pengadilan,” ujarnya.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Pemandangan obyek wisata Telaga Bintang di Painemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (21/6/2014), menjadi daya tarik untuk penggemar wisata alam bebas. Selain memiliki keindahan alam laut, kabupaten kepulauan ini juga memiliki pesona daratan yg belum banyak digarap. Beberapa potensi yg ditawarkan antara yang lain pengamatan burung cenderawasih, kakaktua, dan nuri serta tracking cagar alam.

Penanganan pelanggaran butuh biaya besar dan kompleks. Bahkan, tidak jarang kali pelaku cuma ditahan 2-3 hari dahulu dilepaskan. ”Penjahat tak jera. Masyarakat makin sulit mencari ikan dan tempat-tempat wisata bagus jadi rusak,” papar Thebu.

Syafrudin Sabonama, anggota DPRD Kota Sorong mengungkapkan, orang asli Papua semakin tersisih. Orang-orang Suku Moi selalu kehilangan ulayat karena bebas mentransaksikan lahannya.

”Orang-orang Moi sekarang adanya di ’ujung-ujung bumi (ke pedalaman)’. Jangan sampai suku asli Raja Ampat bernasib sama,” ujarnya.

(BACA: Begini Rasanya Naik Kapal Pelni Keliling Raja Ampat)

Biasanya, pemilik ulayat menjual tanahnya sangat murah karena minim keterangan dan imingiming uang. Tahun 2000-an, berdasarkan investigasi Yayasan Telapak, 1 hektar tanah cuma dihargai sesuatu pisang goreng.

Kini, Waisai, ibu kota Raja Ampat kian padat dibandingkan dengan saat Kompas pertama mengunjungi tahun 2007. Pembangunan infrastruktur, permukiman, dan tempat usaha yg dikelola pendatang menjamur.

Pelepasan ulayat terkadang bermasalah dan berujung pengadilan. Orang Papua yg dilindungi UU Otonomi Khusus masih gampang melepas ulayatnya.

Raja Ampat, kabupaten muda pemekaran dari Sorong, akan memamerkan perhatian pada nasib orang asli Papua, khususnya kedaulatan adatnya terhadap laut dengan tetap menjalankan hukum negara. Perhatian pemda ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Bupati Raja Ampat Manuel Piter Urbinas selama beberapa hari penuh dalam sidang Suku Maya.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Ketua Dewan Adat Maya Kristian Thebu, Selasa (6/12/2016), di Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, menyerahkan peraturan adat terkait perlindungan laut di ”Surga Bawah Air” kepada Wakil Bupati Raja Ampat Manuel P Urbinas. Peraturan adat itu diserahkan kepada pemerintah bagi diakui dalam peraturan daerah.

”Kami dukung peraturan adat ini jadi peraturan daerah. Ini titik kecil untuk masyarakat asli Raja Ampat bagi mengelola sumber daya alamnya yg yang lain seperti hutan,” kata Urbinas.

Laut jadi prioritas karena 80 persen wilayah Raja Ampat yaitu laut yg tersohor sebagai surga penyelaman dunia. Sayangnya, masih ada perburuan hiu dan manta serta pengeboman ikan dan karang.

Meity Mongdong, Senior Manager Conservation International Indonesia mengatakan, peraturan adat itu mulai tidak mengurangi rasa memiliki masyarakat setempat. Semoga. (ICHWAN SUSANTO)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Januari 2017, di halaman 5 dengan judul “Menanti Jadi Tuan di Laut Sendiri”.

Sumber: http://travel.kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *