Netizen Soal Pemblokiran Situs: Jauh Panggang Dari Api

Netizen Soal Pemblokiran Situs: Jauh Panggang Dari Api

Direktur Eksekutif ICT Watch Donni BU mengkritik mekanisme pemblokiran konten negatif ketika ini. Dia menilai, selama ini mekanisme yg dikerjakan pihak berwenang belum memenuhi sisi transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabel yg dimaksudnya adalah tak adanya kejelasan situs diblokir atas permintaan siapa dengan pertimbangan apa dan didakwakan melanggar pasal atau Undang – undang (UU) yg seperti apa.”Jauh panggang dari api. Makanya, perlu juga Peraturan Menteri No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permen blokir) situs langsung direvisi,” kata dia melalui pesan instan, Rabu (4/1).Seperti yg terjadi belum lama ini, 11 situs diblokir salah satunya Voa-Islam, dianggap menyebarkan informasi-informasi hoax. Situs-situs tersebut diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berdasarkan rekomendasi dari pihak terkait.Kala itu, Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menyampaikan 11 situs yg diblokir tersebut telah dicek keabsahannya melakukan penyebaran berita hoax oleh lembaga negara terkait. Namun, dia tak menyebutkan detail lembaga negara siapa.Menurut pria yg akrab disapa Semmy itu, pemblokiran tersebut pihaknya cuma menjalankan tugas dari pihak hukum yg terkait. Perlakuan berbeda dikerjakan seandainya Kemkominfo mendapatkan laporan dari masyarakat. Situs yg dicurigai menyebarkan berita meresahkan mulai dinilai oleh panel tersendiri.”Iya, itu kalau di internal Kemkominfo. Tapi namanya transparan dan akuntabel, kan publik kudu tahu. Gak perlu gamblang telanjang dibuka infonya, tetapi jelas misalnya suatu situs diblokir lantaran konten apa yg melanggar pasal apa, dan berdasarkan rekomendasi siapa,” terang Donni kembali.Meski begitu menurut Donni, hal ini bukan masalah salah atau benar. Diperlukan adanya upaya bersama agar prosesnya dapat transparan dan akuntabel.”Bereaksi cepat menutup konten yg melanggar hukum itu penting. Tetapi, memiliki proses yg transparan dan akuntabel juga wajib. Namun, dari seluruh hal tersebut, mari posisikan pemblokiran sebagai upaya terakhir di sisi hilir. Sisi hulunya yg namanya literasi digital, perlu diseriusin juga,” ujarnya.Baca juga:
Deretan meme kocak ‘Fitsa Hats’ yg ramaikan media sosial
Netizen ramaikan ‘Fitsa Hats’ di media sosial, apa itu?
Kalang kabut pemerintah tangkal berita bohong di media sosial
Kapolri Tito sebut penyebar berita hoax kerap pakai tenaga robot

Sumber: http://www.merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *