Ini Jumlah Kasus Pasal Karet UU ITE

Ini Jumlah Kasus Pasal Karet UU ITE

Berdasarkan data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) mencatat sepanjang tahun 2008 hingga 2016, ada sekitar 225 perkara yg terkait UU ITE khususnya pada pasal 27 ayat 3. Hanya saja dari angka 225 kasus, 177 perkara yg terverifikasi. Relawan SafeNet, Daeng Ipul menduga bahwa angka itu dapat jauh lebih banyak dari yg tercatat SafeNet.”Kami yakin jumlahnya lebih besar. Kendalanya jumlah relawan turun ke lapangan terbatas,” ungkap Ipul pada acara Dialog Dinamika UU ITE Pasca Revisi belum lama ini di Jakarta.Menariknya, kata dia, sejatinya tujuan penting UU ITE adalah buat lebih mengatur mengenai masalah laporan penipuan transaksi elektronik. Namun, dari angka perkara yg terverifikasi itu, masalah penipuan transaksi elektronik paling minim jumlah laporannya. Justru, masalah pencemaran nama baik mendominasi mencapai 141laporan.Pelapor yg memakai UU ITE bagi menjerat seseorang yg bersinggungan dengannya pun cenderung dari sisi penguasa dan professional. Penguasa lebih dominan dengan 65 perkara atau setara dengan 36,72 persen.Sementara profesional di bawah itu, sekitar 39 perkara atau 22 persen. Sementara, pelapor mayoritas adalah laki-laki sebesar 144 orang atau secara prosentasenya 81,5 persen. Ini berbeda dengan pelapor perempuan di mana cuma 33 orang yg melapor selama periode tersebut atau cuma 18, 4 persen.”Penguasa dan yg milik uang itu lebih mudah baper, lebih gampang lapor. Kalo ditingkat warga biasa, mereka hanya saling maki-makian di Facebook, tetapi tak berujung pengadilan. Tapi mereka yg milik banyak uang diteruskan ke pengadilan,” kata dia.Saat ini UU ITE pun sudah direvisi. Namun secara terpisah, Direktur Eksekutif ICT Watch, Donni BU sempat menyampaikan juga bahwa penerapan UU ITE yg baru ini, khususnya pada pasal 27 ayat 3 tidak mulai berpengaruh terhadap semakin berkurang atau bertambahnya orang yg terjerat dalam masalah ini.Dia beralasan, selama masih ada hasrat orang bagi mengkriminalkan lantaran berbeda pendapat atau pandangan di media sosial, maka hal itu tetap mulai terjadi. Demikian pula selama masih ada orang yg meluapkan ekspresinya terlalu berlebihan, juga mulai tetap mulai menjadi persoalan.”Jadi kalau menurut aku ya, ada atau tak adanya pasal tersebut, selama hasrat orang masih ingin balas dendam karena mendapatkan kritikan di ranah media sosial masih tinggi dan ditambah literasi digital orang di dunia siber masih rendah sehingga berdampak terhadap ngomong ngawur, maka kecenderungannya masalah itu tetap mulai muncul,” tuturnya.Baca juga:
Berantas media online abal-abal, Kominfo gandeng Dewan Pers
UU ITE masih rawan dijadikan senjata penguasa & pemilik modal
Menanti kegarangan Revisi UU ITE atasi provokasi di medsos
Pantau konten menghina ulama, GP Ansor Jatim sebar patroli di medsos
Ketika Panglima TNI dibikin gerah ustaz media sosial

Sumber: http://www.merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *